Oleh : Meynia
cakrabanten.,- Kamis , 25 April 2024 telah berlangsung acara Seminar Nasional Campaign Go Public Fund Education dengan tema "Pendidikan Berkualitas dalam Pemenuhan Guru Profesional dan Sejahtera", di Gedung Guru Republik Indonesia. Narasumber dalam acara tersebut adalah beberapa pejabat pemerintah di antaranya: Bapak Iwan Syahril (Dirjen Pauddasmen) Kemendikbudristek), Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bapenas (Bapak Amich Alhumami, Ph.D), Bapak Agung (Direktur kementerian tenaga kerja), dan Dr. David Edwards (Sekretaris Jendral Education International). Selain itu, hadir pula Mr. Angelo Gavrielatos (Campaign Manager Education International), Mr Anand Singh ( Regional Director Education Asia Pacific), Herbert Ang (CEO Intan Pariwara), 250 pengurus dan anggota PGRI Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Jabodetabek, serta diikuti pula oleh anggota PGRI seluruh Indonesia secara daring melalui Zoom meeting.
Acara dimulai pada pukul 13.00 WIB setelah pelaksanaan acara pelantikan pengurus PB PGRI, dan dibuka oleh Ketua Umum PB PGRI (Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd).
Iwan Syahril mengatakan satu hal yang perlu dipahami bahwa 20 persen anggaran pendidikan, secara garis besar 12 persen ditransfer ke pemerintah daerah, 55 persen ke Kementerian Agama, 23 persen dana cadangan dan yang dikelola Kemendikbud langsung 2 persen itu untuk bantuan sosial, KIP, PIP, dan lain lain. Satu persen dari dua persen itu adalah bantuan sosial yang dikelola Kemendikbud ristek.
"Pemerintah berusaha berdialog dengan Kemenkeu, bagaimana definisi anggaran pendidikan itu bisa langsung hadir di sekolah. Semoga dengan melalui kebijakan dan gerakan merdeka belajar kita akan terus semangat bergotong royong melakukan transformasi. PGRI adalah komponen yang sangat penting dalam komponen pendidikan.
Mas Menteri mengapresiasi komitmen dan kontribusi PGRI untuk memajukan pendidikan di Indonesia."
"Bahwa kita juga ikut dalam pendampingan global, saya sendiri waktu itu mendampingi Mas Menteri di acara PBB (tahun 2022), karena PBB kuatir saat covid banyak negara yang 'anjlog' dan kemudian melupakan pendidikan. Salah satu pesan di acara PBB saat itu adalah negara-negara jangan sampai melupakan pendidikan," tutur Iwan Syahril.
Menurut Mr. Angelo, kalau tidak ada cukup guru, tidak ada hal lain dalam dunia pendidikan yang dapat berhasil.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4,5 juta kekurangan guru di Asia Tenggara. Beliau sangat mendukung agar 20 persen anggaran pendidikan untuk kepentingan pendidikan.
Krisis pendidikan dan kekurangan guru menjadi bagian penting dari kampanye untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di semua negara. Pentingnya revisi UU ASN dan melalui revisi UU ASN ini Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan guru. PGRI menunggu implementasi keputusan itu. Bahwa 20 persen anggaran pendidikan sesuai komitmen PGRI telah tiga kali menang di mahkamah konstitusi. Untuk para guru khususnya bukan yang lain-lain. Agar pemerintah membuat rambu-rambu 20 persen itu betul-betul diperjuangkan untuk pendidikan. Kepada pemerintah Bu Unifah juga berharap agar PPG jangan dibuat dalam prajabatan namun dikembalikan seperti dulu dengan portofolio. Beliau berharap agar pengangkatan guru PPPK dikembalikan sesuai dengan tempat asalnya mengajar.
"Fund Education bagus dan ini sejalan dengan apa yang kita coba dorong di Merdeka Belajar dan karena ini lintas kementerian untuk memastikan pendanaan pendidikan lebih baik lagi terutama alokasi pemanfaatannya. Saya senang sekali karena PGRI tetap solid. Semangat terus teman-teman PGRI untuk bersama-sama memperjuangan pendidikan di Indonesia." Demikian menurut Pak Iwan Syahril pada kesempatan wawancara dengan beliau di akhir acara Seminar Nasional Go Publik Fund Education.
Posting Komentar